Idealisme Jurnalistik dan Pendidikan Politik
Oleh : Iswandi Khairy Ramen
Termuat di NTB Post, Selasa 31 Maret 2009
Pasca tumbangnya rezim orde baru, dunia pers atau media menemukan momentumnya untuk tumbuh berkembang dalam memberikan informasi yang selua-luasnya kepada masyarakat, tanpa harus takut terkekang oleh intervensi pihak-pihak tertentu. Kebebasan pers saat ini memunculkan lahirnya media-media baru baik elktronik maupun cetak dalam turut menjalankan fungsi-fungsi media. Namun dengan semakin banyaknya lahir media-media baru, melahirkan pula kompetisi antar institusi tersebut. Sehingga persaingan menjadi masalah baru dalam dunia jurnalistik.
Kemampuan bertahan sebuah media tidak akan pernah lepas dari seberapa besar modal yang dimilikinya, karena mengingat biaya produksi yang dikeluarkan cukup besar. Persoalan modal inilah yang kemudian tidak jarang harus membuat idealisme jurnalistik menjadi “terjual” dalam persaingan pasar. Sehingga kerap kita lihat sebuah pemberitaan sangat ditentukann oleh sang pemilik modal yang membiayai media tersebut.
Kegiatan jurnalistik sendiri telah berlangsung sejak lama. Dalam referensi ilmiah, kegiatan tersebut telah dimulai pada masa Romawi Kuno di bawah kekuasan Kaisar Julius Caesar. Jurnalistik pada masa itu bernama Acta Diurna yang berisi segala seuatu yang sifatnya informatif semata atas kebijakan-kebijakan Kaisar.
Kini, jurnalistik tidak hanya menjalankan fungsi informasi semata, namun telah bertambah menjadi fungsi pendidikan, kontrol sosial, mempengaruhi dan juga fungsi menghibur. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, asas netralitas menjadi tulang punggung dalam menjalankan fungsinya dengan baik, hal inilah yang kita sebut dengan idealisme. Dan idealisme inilah yang tidak jarang tergadaikan oleh kepentingan pemilik modal sehingga fungsinya itupun menjadi kehilangan arah.
Belakangan sering muncul kajian yang mempertanyakan idealisme jurnalistik. Kajian ini muncul sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap kelalaian yang disengaja dalam menyuguhkan informasi. Seperti penyampaian berita yang berpihak pada kepentingan tertentu, baik secara individu maupun kelompok.
Idealisme jurnalistik sangat menentukan penerimaan masyarakat tehadap sebuah media. Sang dictator sekaliber Hitler pun takut dengan media dikarenakan idealime jurnalistik, begitupun dengan Napoleon Bonaparte. Jika idealisme tergantikan menjadi fragmatisme, maka sesungguhnya ruh jurnalistik itu telah telah mati. Jika ruh tersebut mati, maka kita tidak bisa lagi mengharapkan media sebagai alat kontrol sosial yang kuat. Padahal media menjadi harapan masyarakat dalam menjalankan kontrol sosial dan pendidikan massa.
Media dan Pendidikan Politik
Pada kondisi suhu politik yang semakin memanas saat ini, netralitas media menjadi salah satu kunci dalam menjaga stabilitas. Kemampuan media baik elektronik maupun cetak dalam mengabarkan kejadian politik yang tidak diikuti secara langsung oleh masyarakat dapat diterima dengan mudah. Oleh karena itu sikap netral dari sebuah media dalam mengabarkan kejadian yang sebenarnya menjadi tuntutan mutlak, di samping netralitas merupakan salah satu kode etik yang harus dijalankan.
Dalam negara yang sedang mengalami era transisi seperti Indonesia saat ini, maupun di negara yang telah maju dalam dunia demokrasi, media menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan pendidikan politik bagi warganya. Hal ini dikarenakan media mampu menjangkau massa yang luas dalam waktu yang singkat. Kemampuan daya jangkau yang luas tersebut dibarengi dengan kemampuan mempengaruhi pembaca, apakah ke arah negatif maupun positif, dikarenakan sifat komunikasi media yang satu arah.
Peran penting media ini hendaknya harus dipahami betul oleh pekerja media atau insan pers. Etika jurnalistik harus dikedepankan di atas kepentingan lainnya, sehingga masyarakat sebagai penikmat berita bisa mendapatkan suguhan yang sehat. Tanggung jawab sosial jurnalistik hendaknya selalu menjadi warning agar bisa lurus dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Kondisi politik kita saat ini, mengharapkan media dapat mengambil peran penting itu demi lancarnya proses demokrasi yang diharapkan. Media elektronik ataupun media cetak harus tetap memegang sikap netral atau idealisme dalam menyampaikan kegiatan politik yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jujur menyampaikan kegiatan kampanye, baik dari berita tentang isi janji-janji politik para kandidat maupun pemberitaan terkait jumlah peserta yang hadir akan menjadi pendidikan politik masyarakat yang membantunya dalam memberikan pilihan yang terbaik.
Namun jika yang disampaiakn adalah kebalikan dari kenyataan, maka ini adalah sebuah bentuk pembodohan yang akan berimbas kepada memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan media massa. Bagaimanapun hebatnya sebuah media, masyarakatlah yang menenetukan berapa lama ia sanggup bertahan. Dan kemampuan bertahan tersebut sangat ditentukan oleh seberapa besar sebuah media mampu menjalankan nilai-nilai idealisme jurnalistik.
